Apakah vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan molor hingga 10 tahun? 5 faktor yang pengaruhi cepat-lambat imunisasi

Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat, 10 Februari 2021.
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww

Ermi Ndoen, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

Pemerintah Indonesia menargetkan vaksinasi COVID-19 menjangkau 181 juta penduduk dalam 15 bulan hingga Maret tahun depan. Apakah itu mungkin?

Sebuah prediksi dengan data awal Februari lalu dari Bloomberg menyatakan Indonesia butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk vaksinasi penduduk sebanyak itu jika penyuntikan vaksin hanya sekitar 60 ribu dosis per hari.

Di level dunia, butuh waktu tujuh tahun untuk menyelesaikan program vaksinasi COVID-19 untuk 75% penduduk Bumi, jika penyuntikan vaksin COVID-19 di seluruh dunia per hari sekitar 4,5 juta dosis.

Jumlah dosis harian vaksinasi akan bertambah. Per 18 Februari vaksinasi telah mencapai 6,34 juta dosis sehari di seluruh dunia.

Situs coronavirus Universitas John Hopkins mencatat sejak vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai 13 Januari hingga 18 Februari, sekitar 1,65 juta dosis yang disuntikkan, dengan sekitar 530 ribu orang (tenaga kesehatan) yang divaksin dua dosis. Jumlah ini merupakan 0,2% dari total yang ditarget divaksinasi.

Menurut data Kementerian Kesehatan per 16 Februari, ada tambahan sekitar 24.800 orang yang ikut vaksinasi dosis pertama dan sekitar 54.500 yang ikut vaksin dosis kedua. Jadi ada sekitar 79.300 suntikan per hari itu. Setiap orang yang divaksin akan menerima dua dosis dengan dengan jeda waktu dua pekan.

Walau pemerintah Indonesia yakin mampu menyelesaikan vaksinasi dalam 15 bulan, kesiapan infrasruktur sistem kesehatan untuk menjamin ketersediaan vaksin, strategi meningkatkan penerimaan vaksin oleh masyarakat dan juga sumber daya tenaga vaksinator yang tersedia akan mempengaruhi keberhasilan atau sebaliknya kelambatan vaksinasi untuk 70% persen penduduk.

1. Ketersediaan vaksin

Salah satu isu penting dalam pengendalian COVID-19 adalah masalah persediaan dan permintaan vaksin. Saat ini kebutuhan vaksin COVID-19 tinggi, namun persediaannya terbatas.

Negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat kini paling banyak memiliki akses pada vaksin. Perusahaan-perusahaan pembuat vaksin ada di negara-negara kaya tersebut.

Dalam dua bulan terakhir, pemerintah Indonesia mendapatkan lebih dari 28 juta dosis stok vaksin. Selain itu 140 juta dosis vaksin Sinovac dari Cina dalam bentuk bahan baku (bulk) mulai didatangkan sejak Januari lalu.

Kementerian Kesehatan menjamin ketersediaan vaksin untuk semua sasaran yang ada sebanyak 663 juta dosis dari lima opsi vaksin: Sinovac, Novavax, COVAX, AstraZeneca dan Pfizer.

Ini jumlah yang sangat besar dan harus dipastikan ketersediaannya sesuai rencana pemberiannya. Jumlah ini diperkirakan akan terpenuhi hingga empat bulan pertama 2022.

2. Distribusi

Pengiriman vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma di Bandung ke seluruh pelosok tanah air untuk 181 juta orang memiliki rantai distribusi yang panjang. Sarana dan infrastruktur transportasi yang kurang memadai, kemungkinan besar mempengaruhi kecepatan waktu distribusi vaksin ke daerah-daerah.

Sebagai negara kepulauan, distribusi vaksin di Indonesia sampai ke berbagai daerah tidak selamanya mulus.

Distribusi vaksin di Pulau Jawa, dengan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik, tidak akan mengalami masalah yang signifikan.

Sebaliknya, distribusi di luar Pulau Jawa dan Bali akan berhadapan dengan buruknya infrastruktur transportasi, cuaca sulit untuk mencapai daerah-daerah kepulauan lewat laut, juga tantangan alam seperti di Papua. Di beberapa daerah tidak ada sarana jalan kecuali lewat laut, danau atau udara.

Pada kampanye vaksin polio di Papua pada 2019, pengiriman vaksin ke daerah pendalaman dan pegunungan harus menggunakan pesawat carteran. Saya ikut dalam kampanye tersebut dan untuk mencapai masyarakat di daerah terpencil harus berjalan kaki berjam-jam.

Papua, yang berpenduduk 4,3 juta jiwa, memiliki sekitar 109 bandara yang beroperasi dan terkoneksi dengan menggunakan pesawat ukuran besar dan kecil yang berfungsi mengangkut penumpang dan barang, termasuk logistik kesehatan. Pengangkutan vaksin di daerah ini memerlukan upaya khusus.

3. Rantai dingin

Vaksin merupakan produk biologis yang memiliki kerentanan pada perubahan suhu. Karena itu vaksin memerlukan perlakuan dan ruang penyimpanan khusus yang dikenal degan cold chain equipment (CCE) atau fasilitas rantai dingin dengan suhu 2-8 derajat Celsiun.

Sarana penyimpanan vaksin tersebar dari tingkat pusat hingga daerah pelosok; namun dengan jumlah yang terbatas untuk kebutuhan rutin.

Pertengahan bulan lalu, Menteri Kesehatan menyatakan distribusi vaksin terhambat kurangnya ruang penyimpanan dingin di sejumlah provinsi.

Kapasitas penyimpanan vaksin rutin di daerah biasanya untuk menampung kebutuhan di bawah 1-3 bulan untuk sasaran vaksinasi wajib bagi anak di bawah dua tahun dan kampanye khusus yang terbatas. Vaksin rutin nasional melayani sasaran kurang lebih 4% dari jumlah penduduk.

Untuk vaksinasi COVID-19, 70% penduduk akan divaksinasi dalam rentang waktu 15 bulan. Ini untuk pertama kalinya Indonesia memiliki program kampanye imunisasi terbesar dalam sejarah. Dengan demikian beban tambahan untuk meningkatkan kapasitas penyimpan di lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan primer baik pemerintah maupun swasta harus segera dipenuhi dalam waktu singkat.

Belum lagi kebutuhan CCE khusus jika vaksin yang dipakai adalah Pfizer dan Moderna. Vaksin Pfizer harus disimpan dalam ruang bersuhu minus 70 derajat celcius, dan Moderna minus 20 Celsius.

Kedua vaksin ini tidak bisa memakai cold chain yang ada di fasiltas pelayanan primer yang memiliki fasilitas penyimpanan bersuhu 2-8 derajat, dan kapasitas yang terbatas.

Kapasitas penyimpanan, jenis vaksin, jumlah sasaran, fasilitas CCE yang ada saat ini dan rencana distribusi serta pelaksanaan vaksinasi di lapangan akan sangat mempengaruhi ketersediaan dan kebutuhan CCE.

Kita butuh keterlibatan swasta, dalam distribusi dan untuk mengisi kesenjangan kekurangan kapasitas CCE di daerah secara cepat, guna menampung jumlah vaksin dalam jumlah besar di daerah.

4. Tenaga vaksinator

Ketersediaan tenaga vaksinator harus dipersiapkan dengan matang.

Kementerian Kesehatan saat ini tercatat memiliki kurang lebih 31.000 tenaga vaksinator. Jika sasaran yang harus divaksinasi sekitar 181 juta jiwa dan tiap orang mendapatkan dua dosis, artinya ada 362 juta beban suntikan yang harus dipenuhi selama 15 bulan atau selama 450 hari kerja (30 hari per bulan).

Sebuah kalkulasi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menghitung bahwa dalam sehari Indonesia harus mampu menyuntik sedikitnya 804.444 orang atau angka optimis 1 juta dosis per hari harus dipenuhi agar target 15 bulan ini bisa terkejar.

Kondisi saat ini, cakupan vaksinasi COVID harian di Indonesia masih di bawah 100 ribu suntikan. Dengan masa pakai vaksin yang sudah jadi hanya 6 bulan pemerintah harus bergerak lebih cepat.

Karena itu jumlah vaksinator dan logistis sesuai dengan target harian yang harus divaksinasi harus dipastikan tersedia secara konsisten dalam 15 bulan ke depan.

Pengalaman pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini dengan sasaran 1,4 juta tenaga kesehatan butuh waktu lebih dari sebulan. Untuk mencapai target 118 juta penduduk tervaksinasi, pemerintah harus mulai memikirkan penyediaan tenaga vaksinator tambahan. Pemerintah bisa melibatkan melibatkan tenaga kesehatan swasta, mahasiswa kedokteran, perawatan atau bidan tingkat akhir, termasuk melibatkan tenaga kesehatan polisi dan tentara.

5. Kesiapan masyarakat dan komunikasi risiko

Tantangan lain yang tak kalah berat adalah memberikan informasi yang benar tentang vaksin COVID-19 ini ke masyarakat. Tanpa keterlibatan dan kesediaan mayoritas penduduk, program vaksinasi terancam tidak memenuhi target.

Kabar baiknya, sebuah studi dari Kementerian Kesehatan, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI), UNICEF dan WHO) terhadap lebih dari 115.000 responden di 34 provinsi menemukan bahwa, tiga perempat responden telah mendengar tentang vaksin COVID-19.

Dalam survei pada September 2020 itu sekitar dua pertiga mengatakan bersedia menerima vaksinasi, dengan tingkat penerimaan yang berbeda-beda berdasarkan provinsi, status ekonomi, agama/kepercayaan, dan status pendidikan.

Belajar dari imunisasi measles rubella pada 2018 yang gagal mencapai target, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan keamanan vaksin merupakan faktor yang sangat penting dalam progam imunisasi. Karena itu komunikasi risiko untuk menyiapkan masyarakat harus benar-benar diperhatikan.

Masyarakat harus diingatkan bahwa kekebalan kelompok (herd imuninity) hanya bisa tercapai jika minimal 70% sasaran tervaksinasi. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa vaksinasi COVID-19 bukan saja melindungi diri, tapi juga melindungi keluarga, masyarakat, negeri dan seluruh penduduk dunia.

Vaksinasi COVID-19 ini adalah ujian bagi pemerintah untuk membuktikan kerja sama lintas sektor ini berjalan. Pemerintah harus melaksanakan program vaksinasi COVID dengan pendekatan yang lebih inklusif dan harus meninggalkan cara-cara manajemen program yang bersifat rutin atau tradisional.

Jadi apakah mungkin vaksinasi bisa selesai 15 bulan? Tergantung apakah faktor-faktor tersebut terpenuhi atau tidak.

Ermi Ndoen, Peneliti Kesehatan Masyarakat, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) Kupang

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

About the author

Webmaster dan Editor-in-Chief FKM NEWS
EnglishIndonesian
%d blogger menyukai ini: