FKM NEWS – Pandemi COVID-19 muncul pada akhir tahun 2019, artinya pandemi sudah berlangsung selama dua tahun. Selama dua tahun ini ada banyak hal yang harus menjadi evaluasi bersama, utamanya pada kebijakan sistem kesehatan di Indonesia. Masyarakat Indonesia bisa meninjau bahwa selama ini kebijakan kesehatan yang dikeluarkan pemerintah justru memperlihatkan banyak kegagalan-kegagalan sistem, kurangnya kesiapsiagaan darurat, kerangka kebijakan yang tertutup, serta komunikasi antara pemangku kebijakan yang lambat respons dan kontradiktif dengan sisi ilmiah. Belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut, sebenarnya pembuat kebijakan dituntut untuk mendesain atau mengkonstruksi ulang kebijakan kesehatan yang kolaboratif.
Hal ini memerlukan pemahaman mengenai dinamika penyakit menular, dinamika sistem kesehatan, dan dinamika manajemen krisis. Dinamika penyakit menular menjelaskan proses menularnya sebuah penyakit. Pada COVID-19, umumnya dikonfigurasi dengan parameter yang menentukan karakteristik virus. Tahap pengujian pada seluruh masyarakat adalah tindakan penting yang harus dilakukan untuk menghadapi pandemi ini. Dinamika sistem kesehatan menunjukkan model layanan kesehatan dengan tujuan supaya dampak pada sistem kesehatan dapat diperkirakan dan pemberian informasi mengenai kebutuhan sumber daya. Sedangkan, dinamika manajemen krisis merupakan tindakan pemangku kebijakan dalam menangani krisis yang ada, pada konteks ini adalah COVID-19. Manajemen krisis ini penting dalam upaya mendesain ulang sebuah kebijakan kesehatan sebab pemimpin memiliki peran yang amat krusial.
Beralih ke konstruksi desain baru atas sebuah kebijakan kesehatan yang dimulai dengan beberapa tahap. Tahap pertama, dengan berpikir secara berbeda. Berpikir secara berbeda merupakan pemahaman dan menemukan solusi yang paling sesuai secara kolektif untuk menangani permasalahan yang terjadi. Alternatif-alternatif solusi yang sudah ada kemudian dapat diuji untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya sehingga konsekuensi yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Tahap kedua, leadership (kepemimpinan). Pemimpin harus menjalankan peran utama mereka untuk menguatkan fokus kolektif dari kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan serta memfasilitasi proses problem solving untuk sebuah kebijakan baru. Tahap ketiga adalah melihat keseluruhan. Pemangku kebijakan harus keseluruhan sistem baik untuk kategori permasalahan sempit maupun luas untuk dapat mencapai tujuan sudah ditentukan. Tahap keempat, diperlukan strategi untuk merespon isu-isu kegagalan yang sebelumnya dialami. Tahap ini memuat penyusunan rencana strategi yang transparan, sumber daya yang mumpuni, dan komunikasi yang jelas dan terbuka. Adapun, diperlukan juga integrasi dan kolaborasi sektor-sektor pemerintah untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pada sistem kesehatan masyarakat.
Kegagalan-kegagalan sistem dalam menghadapi pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran penting untuk kemudian pemangku kebijakan dapat mendesain kebijakan kesehatan yang lebih kompleks dan adaptif. Oleh karena itu, empat tahapan konstruksi, yaitu berpikir secara berbeda, kepemimpinan, melihat keseluruhan sistem, dan strategi untuk menangani kegagalan-kegagalan sebelumnya dalam proses kebijakan baru disarankan untuk dapat menciptakan sistem kesehatan yang optimal, masyarakat yang terintegrasi dan permasalahan-permasalahan yang teratasi dengan efektif dan efisien.
Penulis: Khofifah Agustiani
Editor: Vina Himmatus